Main Article Content

Abstract

The Covid-19 pandemic caused reduction in face-to-face interaction between people. Changes in a social interaction from offline to online needs supporting facilities, both internet networks, computers, gadgets, and another item. The Directorate General of Taxes (DGT) as the government agency that collects state revenues from taxes, is constantly transforming towards improving public services especially to taxpayers. Many applications e-tax system that have been developed by DGT are Nadine, e-faktur, e-billing, e-filling, and DJP Online. These an electronic reporting has influence on increasing of Annual Tax Return reporting for last three year.

Keywords

public service, e-tax system, Annual Tax Return

Article Details

How to Cite
Riyanto, R., & Clarashinta, A. D. (2021). Review On Digital Transformation Policy Of Directorate Generale of Taxes. Ilomata International Journal of Social Science, 2(4). https://doi.org/10.52728/ijss.v2i4.353

References

  1. Adi, I Ketut Yudana. (2020). Efektivitas E-filling terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Tingkat Keamana dan Kerahasiaan Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Badung Utara). Journal of Applied Management and Accounting Science. Vol 02 No 1 Desember 2020
  2. Anastasia, Tamara. (2021). Mau Pandemi Usai? Ketahui Pentingnya Gerakan 5M COVID-19. Klikdokter. https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3644583/mau-pandemi-usai-ketahui-pentingnya-gerakan-5m-covid-19
  3. Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2010 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak.
  4. Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-54/PJ/2010 tentang Kebijakan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  5. Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-51/PJ/2011 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-54/PJ/2010 tentang Kebijakan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  6. Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
  7. Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-46/PJ/2015 tentang Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019.
  8. Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-54/PJ/2010 tentang Kebijakan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  9. Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-54/PJ/2010 tentang Kebijakan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  10. Ebert, Christof dan Carlos Henrique Cabral Duarte. (2018). Digital Transformation. https://www.researchgate.net/publication/326241618. DOI: 10.1109/MS.2018.2801537
  11. Fadli, Rizal. (2020). Begini Kronologi Lengkap Virus Corona Masuk Indonesia. Halodoc. https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia
  12. Hadiono, Kristophorus dan Rina Candra Noor Santi. (2020). Menyongsong Transformasi Digital. Conference: Optimalisasi Potensi Masyarakat di Era Society 5.0 untuk Mewujudkan Indonesia Maju dan Berkarakter. https://www.researchgate.net/publication/343135526.
  13. Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-154/KMK.01/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan.
  14. Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
  15. Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-128/PMK.01/2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan.
  16. Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-136/PMK.01/2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan
  17. Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  18. Machmud, Rizan. (2018). Kepuasan Penggunaan Sistem Informasi. Ideas Publishing. Gorontalo.
  19. Mergel, Ines et al. (2019). Defining Digital Transformation : Results From Expert Interviews. Government Information Quartely 36 (2019) 101385.
  20. Norzhela B, Syaif Abdur Rauf, dan Adi Hermansyah. (2019). Analisis Efektivitas Kepuasan Wajib Pajak Dalam Pengisian Laporan SPT DJP Online. Jurnal Sistem Informasi. Volume 2 Nomor 2, Oktober 2019
  21. Prastiwi, Winiarti and Yessi Frecilia. (2014). Literatur Review. https://widuri.raharja.info/index.php?title=Literature_review
  22. Redaksi DDTC. (2021). Perbaharui Administrasi Pajak, Kemajuan Teknologi Ini Dimanfaatkan DJP. Jakarta. https://news.ddtc.co.id/perbarui-administrasi-pajak-kemajuan-teknologi-ini-dimanfaatkan-djp-31148?page_y=0
  23. Republik Indonesia. Act Number 11 of 2020 on Job Creation. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  24. Rusli, Mardinata Yohanes. (2019). Pengaruh Efektivitas Penerapan E-filling dan Modernisasi Sistem Perpajakan Indonesia Terhadap Efektivitas Pemrosesan Data Perpajakan. Jurnal Akuntansi Bisnis. Vol 12 (No 1) 2019
  25. Santoso, Yusuf Imam. (2020). Mulai 1 Oktober, pengusaha kena pajak wajib buat faktur pajak elektronik. Kontan. https://nasional.kontan.co.id/news/mulai-1-oktober-pengusaha-kena-pajak-wajib-buat-faktur-pajak-elektronik
  26. Santoso, Yusuf Imam. (2021). Jumlah pelaporan SPT 2020 Meleset di Bawah Target Pemerintah. Kontan. https://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-pelaporan-spt-2020-meleset-di-bawah-target-pemerintah?page=1
  27. Wildan, Muhammad. (2020). Ada Temuan, Lima Edisi Terakhir Laporan EoDB World Bank Dievaluasi. DDTC. https://news.ddtc.co.id/ada-temuan-lima-edisi-terakhir-laporan-eodb-world-bank-dievaluasi-23553?page_y=1390