Main Article Content

Abstract

The purpose of this study was to determine the extent to which the financial management of the North Bengkulu district affected regional independence. In this study researchers used secondary data with techniques of collecting data from relevant agencies and using the method of analysis of regional financial independence. The results showed that North Bengkulu Regency was still not at the level of being able to finance its own household, the level of  independence of North Bengkulu district during 2012-2019 was at a low level of independence and was still very dependent on the central government.


 


Keywords: Regional Autonomy, Financial Management, Financial Independence

Keywords

Regional Autonomy Financial Management Financial Independence

Article Details

References

  1. Abdul Halim dan Theresia Damayanti. (2007). Pengelolaan Keuangan Daerah.Edisi: Kedua.
  2. Cetakan: Pertama. Yogyakarta. Penerbit: UPP STIM YKPN
  3. Badan Penelitian dan pengembangan Departemen Dalam Negeri RI dan Fisipol UGM. (1991). Pengukuran Kemampuan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab. Jakarta.
  4. Berti, Emelia. (2006). Mengukur Tingkat Kemampuan Keuangan dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2000-2004 di Kabupaten Lampung Timur. Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
  5. Halim, Abdul. (2002). Analisis Varian Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Disertasi. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.
  6. Halim, Abdul. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
  7. Panggabean, Henri Edison H. (2009). Pengaruh Pendapatn Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Toba Samosir. Skripsi. Universitas Sumatra Utara: Medan.
  8. Siswanto Adrianus Dwi. (2008). Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Derajat Otonomi Pemerintah Propinsi di Indonesia. Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 12 No. 1 Maret 2008.
  9. Sumaryadi. (2005). Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat.Jakarta: CV Citra Utama.
  10. UU RI. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
  11. UU RI. (2004). Undang-UndangRipublik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
  12. UU RI. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
  13. Widodo. (2001). Analisa Rasio Keuangan pada APBD Boyolali. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.